 |
| Dok. Pribadi |
Oleh : Redaksi LPM VISI
“Soal BEM? Mbuh ya, aku ga pernah ngikutin,” – Dawud Abdul Majid, Ilmu Komunikasi 2014.
“Pernah sih dapet broadcast dari grup soal kegiatan BEM, tapi ga begitu digagas,” – Bunga Pradipta, D3 Penyiaran.
“Ga ngikutin akun BEM, jadi kurang ngerti sama kegiatannya,” – Naomi Hosma, Ilmu Komunikasi 2014.
Layaknya pemerintahan Jokowi-JK, pada 100 hari masa jabatan mereka banyak media yang melakukan evaluasi terhadap kinerja keduanya, beserta Kabinet Kerja selaku pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Pemberitaan penuh dengan dialog bersama tokoh, entah mempersoalkan janji yang belum terpenuhi ataupun keluh kesah masyarakat. Hal itu pula lah yang kami akan lakukan, yakni evaluasi kinerja kabinet. Namun tentu di lingkup yang lebih kecil, di lingkup kampus jingga, yang kita sebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS.
Menuju 100 hari kinerja BEM FISIP UNS, kabinet yang tidak mempunyai nama tapi mempunyai tagline “Melangkah Bersama” ini akan kami evaluasi, sejauh mana kerja mereka di bawah kepemimpinan Addin Hanifa selaku Presiden BEM FISIP UNS 2016. Jika di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kita mengenal istilah divisi, maka di BEM memakai istilah kementrian. Kami akan membahasnya satu per satu.
Mencari Solusi untuk Kemenlu
Kami melakukan wawancara dengan Uzlifatul Jannah, biasa dipanggil Yanna, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2013 yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) BEM FISIP UNS. Tahun ini Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) masih terbagi dalam tiga direktorat (bidang), yaitu Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kajian Strategis serta Aksi dan Propaganda.
Jika dilihat dari kabinet sebelumnya, tahun ini ada lebih banyak proker yang dilakukan oleh Kemenlu di tiap direktorat tersebut. Hal ini diamini oleh Yanna, “Dulu aku juga di Kemenlu, kaya ga ngapa-ngapain, tapi kalau tahun ini banyak kegiatan,” ujarnya. Hal ini tentu sebuah prestasi tersendiri yang menandakan ada gairah dan kemajuan di tubuh BEM FISIP UNS, terutama di Kemenlu yang membuat kinerja mereka terasa “lebih hidup”.
Namun kami tidak akan mengevaluasi satu per satu proker Kemenlu, hanya beberapa saja yang kami nilai berbeda. Sebelumnya, apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata BEM? Mayoritas akan menjawab demo. Ya, BEM memang identik dengan demo, atau istilah kerennya turun ke jalan. Demo sendiri masuk di agenda BEM FISIP UNS dalam bidang Aksi dan Propaganda. Di bidang ini terdapat kegiatan aksi monumental maupun incidental, Mimbar Suara Mahasiswa (MISUH) dan Opium FISIP.
Tentu warga UNS masih ingat dengan migrasi perpustakaan fakultas ke perpustakaan pusat pada bulan Mei lalu. Pro dan kontra bermunculan, banyak mahasiswa tidak habis pikir dengan kebijakan yang dibuat pihak rektorat tersebut. Alih-alih melakukan demo, pada momen tersebut BEM FISIP UNS melakukan aksi unik dengan mengadakan perpustakaan hutan. Perpustakaan hutan diadakan sebagai bentuk sosialisasi perpindahan perpustakaan fakultas dan wadah ekspresi mahasiswa, di mana ada banyak buku tersedia yang dapat dibaca sembari menyeruput kopi di bawah rindangnya pepohonan FISIP. Langkah yang cukup kreatif dan apresiatif. Menjadi bukti bahwa BEM FISIP UNS ikut menggalakkan budaya literer yang cukup rendah di kampus saat ini.
Kemudian hal lain yang menarik perhatian adalah Opium FISIP. Pada momen tertentu, sebuah MMT putih besar digelar. Warga FISIP UNS boleh menuliskan opini mereka pada selembar sticky note dan menempelkannya di MMT tersebut. Beberapa tema yang diangkat pada Opium FISIP adalah 100 hari Jokowi-JK, hari film nasional, dan dies natalis UNS. Opium FISIP ini membawa warna tersendiri di kampus FISIP UNS, selain karena warna-warni sticky note itu bagus untuk background selfie, mahasiswa jadi punya wadah beropini secara singkat, asyik dan aware pada momen yang diangkat.
Kurang Solutif
Mengenyampingkan soal aksi menarik yang BEM FISIP UNS lakukan seperti yang disebutkan di atas, dan terlepas dari tujuan mereka dalam mengadakan kegiatan tersebut, penulis menilai kegiatan yang ditawarkan oleh bidang Kemenlu sendiri kurang solutif. Mungkin memang mendapatkan atensi, tapi masih minim partisipasi. Terlihat dari sepinya pengunjung lapak perpustakaan hutan dan hanya digelar sebentar.
Hal ini wajar mengingat mahasiswa FISIP yang jam terbangnya tinggi akan tugas. Terlebih dengan pindahnya perpustakaan fakultas akses pada buku menjadi lebih susah. Sudah bukunya tidak komplit, jauh lagi. Daripada membuat perpustakaan hutan, BEM FISIP UNS bisa membantu untuk mengusulkan buku-buku apa saja yang dirasa susah dicari mahasiswa ke petinggi UNS mungkin?
Beralih ke direktorat lain, demi terjaganya iklim diskusi mahasiswa FISIP ada direktorat kajian strategis. Dari namanya kita bisa tahu bahwa bidang ini yang mengadakan kajian-kajian kecil di FISIP. Namun sayangnya, partisipan dari diskusi ini lagi-lagi lebih banyak berasal dari unsur internal BEM FISIP UNS ketimbang mahasiswa FISIP dari unsur eksternal.
Dalam hal ini tentu kembali ke masing-masing mahasiswa. Tema yang diangkat tidak kalah menarik, namun bagaimana ya membuat mahasiswa menjadi senang berdiskusi? dengan iming-iming ikut tiga kali diskusi gratis satu porsi omelet kantin plus es teh mungkin? Hehe, bercanda.
Tentu mahasiswa senang mengikuti kegiatan yang memberikan feedback. Setelah berdiskusi, selain mendapat ilmu baru sebenarnya dapat menjadi ajang berlatih berpendapat dan public speaking. Mungkin BEM FISIP UNS bisa mengganti konsep kajian dengan cara diskusi banyak arah, tidak hanya pembicara yang bicara. Bisa dibuat santai seperti ngobrol biasa tapi tetap ada ilmu yang masuk.
Lalu yang terakhir untuk proker Opium FISIP, kenapa sih memakai nama Opium? Sudah cek Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), belum?
Menilik Optimalisasi Kerja Kementerian Dalam Negeri
Tugas kementerian yang dinahkodai oleh Dani Oktatiara ini cukup jelas dan ya, banyak. Tapi sebagaimana penuturan mahasiswa Adminitrasi Negara angkatan 2013 tersebut, tugas utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BEM FISIP UNS adalah menjaga koordinasi elemen-elemen di internal FISIP yang meliputi para mahasiswa, UKM serta hubungan mereka dengan pihak kampus. Akan sangat tepat kiranya jika jargon ‘Melangkah Bersama’ yang diusung Presiden BEM FISIP UNS saat masa kampanye 2015 silam dijadikan poros gerak Kemendagri, melangkah bersama agar setiap elemen di FISIP saling terkoordinasi. Kira-kira, sudahkah mereka melangkah bersama kita, bersama para elemen di lingkungan FISIP UNS?
Lebih Dekat, Biar Rapat
Melakukan tugas koordinasi tidak akan lengkap jika tidak dibarengi dengan usaha untuk menyatukan tiap elemen di FISIP agar saling bersinergi dan solid. Salah satu program kerja yang diusung oleh Kemendagri untuk mewujudkan hal tersebut adalah Pertemuan Singkat (Pekat).
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jaringan Internal Lembaga dan Keluarga Mahasiswa (JIL-KM) ini pun dijadikan wadah bagi UKM-UKM dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) di lingkungan FISIP UNS untuk bekerjasama dengan BEM FISIP UNS dalam penyelesaian isu-isu terkait keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dana kasih dan beasiswa.
Selain itu, BEM FISIP UNS melalui Kemendagri turut mengadakan kunjungan ke UKM-UKM di FISIP dan membuat kalender agenda UKM setiap bulannya. Kalender ini kemudian dijadikan acuan untuk mempromosikan bersama-sama agenda tiap UKM serta program kerja lain bernama ‘Profil UKM’ yang bertujuan untuk membantu permasalahan pengarsipan, meliputi administrasi yang belum tertata serta rancangan dan proses berjalannya program kerja tiap UKM.
Jika bercermin pada kabinet BEM FISIP UNS sebelumnya, Kemendagri kali ini berhasil menorehkan sejumlah capaian baru. Dalam hal keringanan UKT misalnya. Menyongsong tahun ajaran 2016/2017 mendatang, BEM FISIP UNS menggandeng HMP untuk menjalankan fungsi advokasi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dani di sela-sela perbincangan dengan reporter VISI, Selasa (24/05/2016). “Himpunan mahasiswa sebagai organisasi program studi kami anggap lebih dekat dengan mahasiswa sehingga mempermudah koordinasi dalam pengurusan keringanan UKT,” ujarnya.
Penilaian positif juga datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMATERS), Dimas Novrianto yang menilai bahwa kinerja Kemendagri dalam hal menggandeng HMP saat ini komunikatif, “Bagus, kok, mereka (Kemendagri-red) komunikatif. Mereka sering ngadain pertemuan rutin.”
Belum Terpublikasi
Program-program kerja Kemendagri tidak hanya meliputi usaha untuk mendekatkan mahasiswa FISIP yang tergabung dalam UKM ataupun HMP, namun juga sebagai penghubung antara birokrat FISIP dan mahasiswa-mahasiswanya. Di akhir kepengurusan misalnya, kegiatan dengar pendapat atau audiensi antara jajaran kedekanatan dan mahasiswa dilaksanakan. Kegiatan ini adalah momen bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran terhadap performa fakultas dalam menjalankan fungsi pendidikan, ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar serta kebijakan dari fakultas yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa.
“Kami berusaha untuk meminta kejelasan dari pihak fakultas untuk kebijakan yang dikeluarkan. Seperti kebijakan parkir beberapa waktu lalu, dari Kemendagri langsung meminta penjelasan kedekanatan mengenai maksud dan tujuan kebijakan tersebut,” cerita Dani perihal peran Kemendagri sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak kedekanatan.
Namun yang kurang dari tugas ini, Kemendagri belum sampai pada fase perilisan informasi secara publik. Langkah mereka terkesan hanya berhenti pada tahap klarifikasi terhadap jajaran kedekanatan. Padahal perilisan informasi secara publik seharusnya juga dikedepankan supaya kejelasan perihal kebijakan terkait diketahui oleh seluruh mahasiswa. Ketika dimintai keterangan oleh reporter VISI, Dani tidak membantah dan mengakui bahwa untuk perilisan hasil dengar pendapat soal kebijakan memang belum dilakukan.
Berbicara tentang seluk-beluk kemahasiswaan di FISIP tidak lengkap rasanya jika tidak menyinggung perihal UKT. Sejak kebijakan UKT golongan berlaku di FISIP tahun 2014 silam, Kemendagri rutin mengakomodasi kebutuhan mahasiswa perihal pengajuan keringanan biaya UKT. Permasalahan yang timbul adalah ketika informasi perihal keringanan UKT tersebut tidak diterima secara maksimal oleh mahasiswa. Sejauh ini Kemendagri melakukan sosialisasi terkait keringanan UKT melalui penyebaran informasi lewat media sosial dan juga menunjuk perwakilan-perwakilan yang ditunjuk dari setiap HMP.
“Mungkin ke depannya BEM FISIP bisa lebih menyapa mahasiswa. Misalnya dengan membuka posko advokasi soal keringanan UKT di Public Space, yang bisa terjangkau mahasiswa. Kalau lewat medsos kurang efektif,” komentar Devi Ratri Mahanani, salah satu mahasiswa FISIP saat ditanyai VISI Selasa (24/5/2016).
Kesejahteraan mahasiswa adalah hal yang pelik, sepelik bagaimana mencari cara untuk mewujudkannya. Kehadiran Kemendagri untuk mengurai karut-marut kepelikan tersebut sedikit banyak telah membuahkan hasil, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Masih tersisa waktu 256 hari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Terkait audiensi misalnya, Kemendagri harus meningkatkan keterbukaan dalam penyebaran informasi terkait hasil audiensi karena tidak semua mahasiswa bisa hadir pada kegiatan tersebut. Kemendagri juga harus bisa menjaga konsistensi kinerjanya dalam setiap program kerja agar dapat terus menggandeng setiap elemen demi terwujudnya kesatuan di tubuh FISIP.
Sinkronisasi dan Harmonisasi Informasi dari Medinfo
Membawa manifestasi dari semboyan “Melangkah Bersama” yang diusung oleh sang presiden, tugas yang diemban bidang Media dan Informasi (Medinfo) BEM FISIP UNS memang bukan hal ringan. Berada di bawah komando Suryo Kartiko selaku Menteri Medinfo, Medinfo BEM FISIP UNS dituntut untuk memenuhi tiga tugas utama yang merupakan perwujudan dari lima poin misi mereka. Tiga tugas yang dimaksud yakni menjembatani antar lini dalam lingkup internal sesama pengurus, menjamin harmonisasi informasi bagi warga FISIP UNS—khususnya terkait informasi-informasi seputar dunia mahasiswa dan kegiatan-kegiatan di lingkungan FISIP UNS—, serta menjadi penghubung antara pihak BEM FISIP UNS dengan para stakeholder di dalam maupun luar kampus.
Kurang Maksimal
Terkait tugas pertama, menilai kinerja Medinfo dalam menjembatani antarunsur internal dari kacamata eksternal memang terkesan subjektif. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, memang ada kesan bahwa BEM FISIP UNS secara internal belum sepenuhnya “Melangkah Bersama”. Masih terasa ada gap antarsesama pengurus. Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi ini, Suryo pun tidak membantahnya. “Antarpengurus memang terasa belum sepenuhnya akrab dan terjembatani, terutama dalam hal komunikasi. Masih ada klik-klik (hambatan-red). Mengingat status BEM yang merupakan sebuah organisasi pergerakan, hal ini memang terasa menghambat. Ini juga jadi PR tersendiri bagi Medinfo ke depannya.” Lebih lanjut ketika dimintai keterangan mengenai apa yang akan Medinfo lakukan ke depannya untuk semakin merekatkan unsur internal, Suryo mengungkapkan bahwa untuk saat ini ia dan rekan-rekannya masih melakukan evaluasi lebih lanjut.
Belum Ada Teguran
Beralih ke tugas berikutnya. Dalam hal menjamin harmonisasi informasi bagi warga FISIP UNS, ada dua ranah yang dapat kita amati, yakni ranah publikasi fisik dan publikasi online. Dari segi publlikasi fisik, kinerja secara umum memang terbilang mulai ada peningkatan. Di beberapa titik srategis di FISIP—seperti di sekitar public space, lorong antara jembatan asmara dan ruang transit, serta mading di sekitar mushola—mulai jarang ditemui pamflet-pamflet kadaluwarsa ataupun yang tidak memiliki izin resmi dari BEM FISIP UNS (ilegal). Namun, di luar peningkatan kinerja ini, hal yang disayangkan adalah tidak adanya teguran kepada pihak-pihak yang memasang pamflet-pamflet secara ilegal. Hal ini juga dibenarkan oleh Suryo, “Untuk pamflet yang tidak memiliki izin resmi langsung kami bersihkan saja secara rutin,” paparnya ketika dimintai keterangan oleh reporter VISI pada Rabu (25/5) lalu.
Padahal, pemberian teguran merupakan hal yang seharusnya juga dipriotitaskan. Bisa jadi mereka yang memasang pamflet-pamflet ilegal tersebut masih awam dan belum mengetahui bahwa setiap publikasi yang dipasang di setiap sudut FISIP UNS wajib terlebih dahulu mengantongi izin resmi dari BEM FISIP UNS. Bagi pihak-pihak yang masih awam ini, teguran akan dapat mengubah perilaku mereka sehingga ke depannya tidak melakukan kesalahan serupa. Sedangkan bagi pihak-pihak yang memasang pamflet ilegal secara sengaja, pemberian teguran akan dapat memberikan efek malu dan jera. Dari segi teknis, pemberikan teguran pun sejatinya minim kendala berarti karena biasanya pamflet-pamflet ilegal sekalipun akan tetap mencantumkan contact person yang bisa dihubungi.
Target Kuantitatif
Dalam hal pengelolaan ranah online, termasuk social media, sebagian target kuantitatif sudah terpenuhi. Akun resmi Line BEM FISIP UNS misalnya. Pada tiga bulan pertama, Suryo dan staf Medinfo menargetkan tercapainya jumlah pengikut akun resmi Line sebanyak 400 akun. Hingga tulisan ini dibuat akun Line resmi BEM FISIP UNS telah diikuti setidaknya oleh 431 akun.
Pencapaian serupa juga terjadi di laman web http://bem.fisip.uns.ac.id, “Untuk laman web kami menargetkan setidaknya ada lima puluh pageview per hari dan kecenderungannya ini sudah terpenuhi,” tambah Suryo.
Tercatat hanya Instagram yang hingga saat ini jumlah pengikutnya masih belum memenuhi target awal. Di tiga bulan pertama masa kerjanya, sejatinya Medinfo menargetkan tercapainya jumlah followers (pengikut) akun Instagram sebanyak 400 akun. Namun hingga saat ini jumlah pengikut akun Instagram @bemfisipuns baru menyentuh angka 291 pengikut dengan rata-rata engagement (jangkauan) kurang lebih 140 akun di setiap foto yang mereka posting.
Menunggu gebrakan
Secara garis besar, kinerja Medinfo BEM FISIP UNS masih belum bisa dikatakan melampaui ekspektasi. Terkait publikasi, memang ada peningkatan dari segi kuantitas dan jangkauan. Namun dari segi kualitas dan efektifitas publikasi tentu kinerja Medinfo masih perlu banyak ditingkatkan. Bentuk-bentuk dan cara publikasi yang digunakan pun hanya terkesan mempertahankan pakem dan cara kerja yang sudah ada seperti halnya di organisasi-organisasi lingkup mahasiswa pada umumnya.
Dalam pernyataan penutupnya ketika dimintai klarifikasi oleh reporter VISI, Suryo sempat menjanjikan akan adanya gebrakan baru untuk meningkatkan efektifitas publikasi yang dilakukan Medinfo. Gebrakan yang dimaksud adalah dengan menembus Jaringan Internal Lembaga dan Keluarga Mahasiswa (JIL-KM), salah satu direktorat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BEM FISIP UNS, untuk menentukan jenis-jenis publikasi yang efektif bagi setiap segmentasi mahasiswa. ”Untuk berikutnya kita akan menembus Direktorat JIL-KM milik Kemendagri sehingga jenis-jenis publikasi yang sesuai untuk segmen-segmen mahasiswa dapat dipublikasi,” pungkas Suryo.
Seperti apakah bentuk nyata gebrakan baru yang akan dilakukan oleh Medinfo pasca 100 hari masa adaptasinya? Mari menunggu (lagi).
Filantropis Karitatif ala Sosma BEM FISIP
Setelah sebelumnya lebih fokus pada program dusun binaan, kementerian yang terdiri dari 13 staf dengan Zahra Nur Fatma sebagai menterinya tersebut kini beralih kepada suatu hal yang disebut dengan filantropis karitatif. Kata “filantopis atau filantropi” berasal dari bahasa Yunani yakni “philein” yang artinya cinta, dan “antropus” berarti manusia. Jadi jika disambungkan secara harfiah dengan kata “karitatif” yang berarti berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia, maka tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.
Konsep Filantropis Karitatif ini kemudian oleh Kementerian Sosial Masyarakat (Sosma) BEM FISIP UNS dijabarkan dan dimanifestasikan ke dalam program kerjanya. Program kerja tersebut meliputi kegiatan Sedekah Nasi (Desi), Tanggap Bencana, Kunjungan Komunitas, Forbes (Forum Bersama), Monster Botol, Green Campus, dan Pendampingan Kampung.
Breakdown
Program kerja perdana yang menjadi gebrakan Sosma BEM FISIP UNS periode ini yakni Sedekah Nasi (Desi), yang telah terlaksana dengan cukup apik pada Jumat (22/04/2016) lalu. Menggandeng Jejak Mimpi Anak Negeri (Jemari) dan adik-adiknya sebagai partner sekaligus mengajarkan mereka berbagi ke sesama yang kurang mampu.
Sosma BEM FISIP UNS membagikan sekitar 70 nasi bungkus hasil dana usaha (danus), penggalangan dana, dan investasi sebesar Rp 5.000 bagi yang ingin membantu. Titik sasaran penyebaran Desi berada di tiga tempat, yakni sekitar UNS, jalan Slamet Riyadi, dan sekitar Radio Republik Indonesia (RRI) dengan fokus pemberian terhadap tukang becak, tukang parkir, dan pedangang kaki lima (PKL).
Program kerja selanjutnya tanggap bencana, yang tidak lain merupakan salah satu program kerja rutin yang ada dan dimiliki Kementerian Sosma BEM FISIP UNS ketika mendapat info bencana alam, tragedi kemanusiaan, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional.
Beberapa bencana sempat menjadi fokus penggalangan dana diantaranya banjir di Bandung, tanah longsor Subang, erupsi dan letusan Gunung Sinabung atau ketika tragedi Aleppo. Penggalangan dana biasa dilakukan dengan membuat kotak bantuan dana yang ditaruh di beberapa spot strategis FISIP UNS seperti waiting room Gedung 3 dan depan mushola Gedung 2. Tak hanya menaruh kotak sumbangan di spot-spot tertentu, tapi ada pula segerombolan anak BEM FISIP UNS dan relawan berkeliling meminta sumbangan bantuan dengan masuk ke ruang kuliah.
Dalam program kerja tanggap bencana ini, Sosma BEM FISIP UNS tergabung dalam Lembaga Semi Otonom (LSO) bersama Sosma BEM Universitas dan seluruh fakultas, serta Forum Sosma BEM FISIP se-Indonesia dalam menggalang dana dan menyalurkannya.
Kemudian program kerja monster botol dan green campus sedikit mirip cara kerjanya namun belum terlaksana. Menurut Zahra, “Monster botol rencananya akan dilakukan dengan mengumpulkan botol-botol air mineral di tempat sampah sekitar FISIP, kemudian menjualnya setelah terkumpul. Kemudian uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial, misalnya seperti untuk menambah dana bantuan untuk bencana alam, dst.”
Sedangkan untuk green campus itu sendiri rencananya adalah mengajak masyarakat untuk berperilaku green campus, dimulai dengan tidak menggunakan botol plastik, mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan kamar mandi atau toilet.
Minim Sosialisasi
Beberapa program kerja telah terlaksana dengan “cukup baik”. Permasalahan paling umum yang kerap dihadapi Kementerian Sosma yakni ada tiga jenis. Pertama, publikasi dari pihak BEM FISIP UNS yang kurang merata dan kurang menjangkau seluruh lapisan mahasiswa FISIP UNS. Tidak banyak mahasiswa yang mengetahui program kerja dari Sosma BEM FISIP UNS, baik itu mahasiswa S1 maupun D3. Hanya segelintir orang yang kerap berkumpul di sekitar sekretariat BEM yang tahu dan mengerti mengenai infomasi kegiatan Sosma.
Kedua, kurangnya integrasi antar UKM dengan pihak BEM FISIP UNS. Sosma BEM FISIP UNS dalam melakukan kegiatannya seperti sedekah nasi (Desi) serta penggalangan dana belum melibatkan UKM secara aktif, hanya sebatas ajakan personal dan terkesan kurang serius. Sosma masih hanya mengerahkan dan mengandalkan bantuan dari kementerian lain untuk mengadakan acaranya. Ke depan BEM FISIP UNS berencana akan menggandeng UKM FISIP UNS dengan mengirim perwakilannya untuk membantu mensukseskan acara, namun sampai 100 hari masa baktinya hal itu masih sekedar wacana.
Ketiga, masih terlalu melebarnya jangkauan bantuan dari Sosma BEM FISIP UNS. Memberikan bantuan sumbangan dana bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam memang perlu, tetapi lebih peduli kepada lingkungan sekitar FISIP juga perlu. Misalnya tak hanya memberikan Desi ke daerah luar gerbang kampus, tetapi juga memberikannya ke pekerja bangunan atau petugas bersih-bersih di lingkungan FISIP yang perlu diperhatikan pula.
Di akhir obrolan dengan reporter VISI, Zahra mengungkapkan keinginannya sekaligus tujuan dari arah gerak Sosma BEM FISIP UNS periode 2016 kali ini, “Mencoba mengajak mahasiswa FISIP untuk lebih peduli. Masih banyak orang di lingkungan sekitar kita (Solo-red) yang masih membutuhkan uluran bantuan dari kita.”
Pernyataan Menteri Sosma BEM FISIP UNS tersebut sedikit membuat penulis bertanya-tanya. Jika memang arah kerja Sosma adalah untuk mengajak mahasiswa FISIP lebih peduli, lantas mengapa di hampir setiap kegiatan Sosma justru partisipasi dari mahasiswa (Non-BEM) minim sekali? Apakah memang budaya apatis di fakultas kita sudah begitu membumi atau justru dari pihak Sosma yang kurang menggandeng dan memasifkan publikasi untuk kegiatan sosialnya?
Program-program kerja Sosma BEM FISIP UNS memang telah merefleksikan konsep Filantropis Karitatif dan beberapa diantaranya juga telah terlaksana, namun akan lebih baik jika setelah kegiatan-kegiatan seperti Desi dan Tanggap Bencana dapat dilaporkan secara terbuka supaya mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi dapat mengetahui dampak positif dari kegiatan yang telah diikuti tersebut dan mahasiswa yang belum berpartisipasi pun dapat mengetahui dan yah, syukur tergerak hatinya dan jadi ingin ambil bagian.
Sekjen dan Notulen
Selain Presiden dan Menteri, dalam sebuah kabinet juga terdapat Sekretaris Jenderal (Sekjen). Jika di suatu negara si Sekjen bertugas membantu pemimpin di suatu kementerian dalam ranah pemerintahan, di BEM FISIP UNS sendiri Sekjen bertugas menggantikan peran presiden di kala presiden sedang berhalangan. Tidak hanya itu, sekjen pun berperan sebagai menteri dalam kementeriannya yang mana tugasnya adalah mengurusi rumah tangga BEM FISIP UNS.
Program Kerja
Dalam menjalankan tugasnya, tentunya Sekjen memiliki program kerjanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Roikhatul Miskiyah selaku Sekjen BEM FISIP UNS bahwa terdapat program kerja tersendiri bagi Sekjen.
Layaknya program kerja sekretaris pada umumnya, program kerja Sekjen diantaranya tabungan arsip yang merupakan tugas dalam pencatatan surat masuk dan surat yang dikeluarkan BEM FISIP UNS. Antara lain inventarisasi barang yang terdapat dalam sekretariat BEM FISIP UNS, serta notulensi pada setiap rapat yang diadakan.
Notulensi tidak hanya sebatas pada rapat yang melibatkan Sekjen saja, seperti rapat kabinet serta rapat pleno— rapat evaluasi BEM FISIP UNS selama tiga bulan periode. Namun juga rapat setiap kementrian di mana hasil rapat tersebut harus diserahkan kepada Sekjen untuk direkap.
Selain itu, ada pula rapat rutin, membuat jadwal piket, kelengkapan atribut, serta BEM’s Library yang merupakan program kerja gabungan dengan kementerian lain, yakni Kementrian Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (POSDM).
Perkembangan
100 hari bukanlah waktu yang panjang namun cukup untuk menjalankan beberapa program kerja. Beberapa program kerja tersebut diantaranya rapat rutin— seperti rapat kerja, rapat kementrian, dan rapat pleno yang diadakan pada tanggal 16 – 17 Mei tempo lalu, kelengkapan atribut berupa pengadaan cap BEM FISIP UNS, dan piket. Namun demikian masih terdapat beberapa program kerja yang belum terlaksana dan perlu diperbaiki cara kerjanya.
Program kerja yang belum terlaksana diantaranya pengadaan bendera BEM FISIP UNS yang rencananya akan selesai pada bulan Juni 2016 dan BEM’s Library. BEM’s Library sendiri sebenarnya ditargetkan untuk bulan Mei 2016 tetapi ada beberapa perubahan yang kemudian diputuskan untuk diundur jadi bulan Juni 2016.
Sedangkan untuk beberapa program kerja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya salah satunya adalah notulensi rapat. Hal ini dikarenakan kinerja Sekjen dan para staffnya yang masih terbilang kurang.
“Notulensi, meskipun sudah ada SOP-nya (Standar Operasional Prosedur-red) namun kurang ada follow up dari Sekjen sendiri setiap ada rapat dari kementrian. Sudah diadakan PJ-nya (penanggung jawab-red) sendiri untuk masing-masing kementrian namun (PJ-red) belum mem-follow up masing-masing kementrian,” aku Ika, sapaan Sekjen BEM FISIP UNS, saat ditanyai mengenai proker yang belum terlaksana dan kendalanya oleh reporter VISI.
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Yosina Putri selaku Menteri Keuangan BEM FISIP UNS yang mengaku kebingungan mengenai penanggung jawab (PJ) terhadap notulensi rapat kementrian. Padahal notulensi rapat tersebut seharusnya diserahkan kepada Sekjen.
“Kalau dari Kemenkeu (Kementrian Keuangan-red) sendiri aku agak bingung soal PJ-nya itu, soalnya tiap rapat ada direktoratnya, yang bertugas untuk notulensi rapat, sendiri. Jadi dari direktorat ada yang nyerahin ke aku. Nah, dari aku masih aku timbun soalnya belum ada konfirmasi PJ-nya siapa,” keluhnya.
Kendala
Selain itu, dalam setiap program kerja yang dijalankan tentunya terdapat beberapa kendala. Ika sendiri mengatakan bahwa kendala yang kerap kali dialami lebih ke pada hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis tersebut diantaranya perijinan di FISIP yang masih cukup menyulitkan, tenaga yang kurang, yaitu hanya 5 orang, banyak yang belum memahami SOP, dan miss pada Sekjen beserta para staffnya.
Menyoal Dana dan Keberjalanan Proker
Mengenal Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran strategis dalam mengatur keuangan internal di tubuh BEM FISIP UNS. Kementerian yang dipimpin oleh Yosina Putri ini sendiri terdiri dari dua direktorat yaitu Finansial dan Kewirausahaan. Finansial adalah direktorat yang bertugas memanajemen seluruh keuangan di BEM FISIP UNS, sedangkan Kewirausahaan yang bertugas menjalankan hasil keputusan direktorat finansial. Jika diibaratkan, direktorat finansial layaknya konseptor, sedangkan kewirausahaan sebagai eksekutor. Program kerja dari finansial sendiri adalah kas/iuran wajib, simpanan wajib yang pada akhir tahun dikembalikan, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai kontrol anggaran, dan pembuatan buku alur dana.
Untuk direktorat kewirausahaan program kerja yang ada yaitu pembuatan produk serta kompetisi. Pembuatan produk sendiri merupakan program di mana BEM FISIP UNS akan membuat produk yang akan dipasarkan ke masyarakat atau mahasiswa. Sedang untuk program kerja kompetisi, BEM FISIP UNS akan mendelegasikan anggotanya, terutama anggota bidang kewirausahaan, untuk mengikuti kompetisi kewirausahaan.Untuk biaya kompetisi, dapat memakai uang BEM terlebih dahulu, atau dengan membayar sendiri. Namun inti dari program kerja kompetisi adalah sebagai ajang meraih prestasi.
Keberjalanan dan Hambatan
Program kerja dari direktorat finansial sendiri sebagian telah terlaksana dengan baik dan cukup lancar. Untuk kas, masalah yang dihadapi layaknya bendahara pada umumnya yaitu adanya beberapa staf yang terlambat dan susah dalam pengumpulan dana. Program kerja SOP kontrol anggaran sudah terlaksana dengan baik, dimana sebelum menyelenggarakan acara akan ada pertemuan tentang anggaran yang diperlukan. Begitupula dengan program kerja alur dana yang masih dalam proses pengumpulan data. Untuk direktorat Kewirausahaan, program kerja produk mahasiswa masih dalam proses, sedangkan program kerja kompetisi belum berjalan.
Target kinerja Kemenkeu yang belum tercapai di 100 hari pertama adalah produk mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan banyak dari anggota Kemenkeu yang masih belajar dalam pembuatan produk maupun strategi yang ada, sehingga proses yang ada tetap berjalan namun dapat dikatakan keberjalanannya tidak sesuai target tanggal yang telah ditentukan. “Untuk target 100 hari yang agak molor itu buat produknya, karena kita disini masih belum ahli, jadi yang jatuh lamanya itu kegiatan survei-survei,” ujar Yosina selaku Menteri Keuangan.
Kemenkeu sendiri adalah bidang internal yang berhubungan erat dengan kementerian lain. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh bidang yang berhubungan dengan Kemenkeu adalah tentang realisasi dana, di mana dana yang turun tidak sesuai dengan apa yang diajukan. “Kita sebenarnya minta dananya segini, tapi yang diberikan tidak sesuai yang kita butuhkan,” ujar Lairi Staf Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (POSDM) BEM FISIP UNS. Namun demikian, hal tersebut dimaklumi karena dalam pembuatan acara anggaran yang dikeluarkan telah diatur jauh-jauh hari, sehingga dalam penyelenggaraan suatu acara kadang dana harus ditekan.
Selain realisasi dana, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa masalah lain adalah tentang pengumpulan uang kas. Di mana ada staf yang sulit dalam pengumpulan uang kas. Namun demikian, Kemenkeu telah merespon hambatan tersebut dengan memberlakukan denda. “Kementerian keuangan juga telah memberikan denda bagi yang tidak membayar uang kas,” terang Muhammad Nur Arifin, Staf Kementerian Luar Negeri BEM FISIP UNS memberi klarifikasi.
Jika menilik dari pelaksaan program kerjanya, bisa dikatakan Kemenkeu cukup berhasil dalam mencapai target 100 hari kerja. Program kerja yang tidak sesuai target hanyalah produk mahasiswa, namun program kerja tersebut telah mulai dikerjakan dan tinggal menunggu untuk diluncurkan. Untuk hambatan-hambatan yang ada dapat dikatakan tidak ada yang berarti. Hambatan yang ada sekedar kesulitan menagih uang kas terhadap staf yang ada dan hal tersebut jamak ditemui di organisasi lainnya. Apalagi Kemenkeu pun telah membuat aturan denda untuk menanggulangi hal tersebut. Ke depannya, Kemenkeu harus mampu mempertahankan perfoma dan menjaga sikap tegas terkait keterlambatan pembayaran uang kas dan seluruh dana serta anggaran yang dikelola dapat benar-benar digunakan bagi kepentingan BEM FISIP UNS serta berorientasi pada hasil.
Meninjau Kinerja POSDM
Satu di antara elemen-elemen yang ada dalam pemerintahan BEM FISIP UNS adalah Kementerian Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (POSDM). Kementerian yang dikepalai oleh Desta Karinda Setyarini ini diamanahi untuk mengemban sejumlah tugas dengan fokus pengingkatan mutu dan kualitas karakter tiap-tiap individu di internal BEM FISIP UNS juga mahasiswa FISIP UNS. Peningkatan kualitas tersebut meliputi bertambahnya wawasan, meningkatnya softskill, dan terutama pembangunan karakter.
Menguatkan dari Dalam
Suatu organisasi tentu tidak ada artinya jika tidak memiliki kekuatan internal, yaitu solidnya seluruh elemen pengurus BEM FISIP UNS. Selain itu, ter-upgrade-nya seluruh pengurus juga merupakan hal penting dalam keberlangsungan organisasi. Hal itulah yang menjadi kerja dari Direktorat Pengembangan Organisasi dan Kesolidan Internal Lembaga. Direktorat yang dikepalai oleh mahasiswa Sosiologi 2014, Adzka Rif'ati atau yang akrab di panggil Rifa, ini mempunyai beragam program kerja untuk penguatan internal BEM FISIP UNS.
Satu di antara beberapa program kerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Organisasi dan Kesolidan Internal Lembaga adalah upgrading. Kegiatan upgrading tersebut dilaksanakan bagi para Badan Pengurus Harian (BPH) serta staf dari BEM FISIP UNS. “Saat ini, upgrading baru dilaksanakan dua kali dari target tiga kali pelaksanaan,” ujar Rifa saat diwawancarai reporter VISI melalui sambungan telepon. Selain itu, pengembangan bakat internal BEM FISIP UNS juga dilakukan melalui program kerja Grow Up Your Skill, di mana terdapat tiga kelas, yaitu kelas kementerian, menulis, dan desain.
Pengembangan bakat internal bagi internal organisasi tentulah belum cukup untuk keperluan organisasi secara keseluruhan. Perlu adanya rasa kerekatan dan kekompakan di setiap diri elemen organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian POSDM memiliki program kerja Bincang, di mana program kerja tersebut sebagai sarana berkumpulnya staf dan BPH BEM FISIP UNS. “Pada acara tersebut, kita nggak ngomongin program kerja sama sekali, tetapi lebih bersifat ngobrol santai,” ungkap Rifa. Program kerja Bincang pula telah dilaksanakan dua kali pada kepengurusan di tahun 2016 ini. Selain itu, terdapat pula program kerja Hai yang pelaksanaanya diserahkan ke setiap menteri di kementerian masing-masing. “Jadi, proker (program kerja-red) ini sebagai media sharing antara menteri dan staf,” pungkasnya.
Untuk menelisik lebih jauh program kerja tersebut, reporter VISI mewawancarai satu di antara pengurus BEM FISIP UNS. Isna Nur Insani, mahasiswa Ilmu Komunikasi dan juga staf Kemendagri mengatakan proker-proker yang dilaksanakan kementerian POSDM bermanfaat bagi pengurus. “Aku juga ikut upgrading, kelas kementerian, dan sharing antara menteri dengan staf,” ujarnya saat diwawancarai reporter VISI melalui aplikasi Whatsapp. Namun begitu, Isna mengatakan terdapat kekurangan dari program kerja POSDM. “Kurang ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan”, ujar ia sembari berpikir tentang kekurangan dari program kerja POSDM.
Pengembangan Minat Bakat
Selain pengembangan dan penjagaan pengurus, BEM FISIP UNS juga berusaha mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FISIP UNS. Hal ini tentunya berkaitan dengan peran BEM FISIP UNS sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan mahasiswa. Untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa, yang memegang tanggung jawab adalah Direktorat Minat Bakat yang dikepalai oleh Ari Umar Basri, mahasiswa Administrasi Negara 2014. Hal tersebut diungkapkan Rifa pada penghujung wawancara.
Spectrum, satu di antara kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa FISIP UNS merupakan satu dari tiga program kerja besar dari Kementerian POSDM. Spectrum adalah acara yang berisi perlombaan bagi mahasiswa FISIP UNS, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pada Spectrum, terdapat lomba debat, menulis essay, desain poster, basket, serta futsal. Acara tersebut berlangsung pada 9-13 Mei 2016 lalu.
“Motivasi awalnya mengadakan Spectrum adalah kurangnya kegiatan dalam menumbuhkan potensi UKM yang ada di FISIP UNS,” ungkap Rifa. Selain itu, semangat “Melangkah Bersama” juga mewarnai tujuan pelaksanaan Spectrum. Rifa mengatakan, dengan Spectrum tentunya dapat menjadi alat untuk kekompakan seluruh elemen mahasiswa di FISIP UNS. Ia pun mengatakan walau antusiasme mahasiswa belum terlalu “wow” dalam menyambut Spectrum, namun pelaksanaannya dapat dikatakan sukses.
Permasalahan tentang kekompakan antar elemen, baik ormawa, UKM, dan HMJ di FISIP UNS menjadi masalah yang serius. “Tidak adanya perekat antar elemen UKM, HMJ, dan Ormawa yang menyebabkan ketidakkompakan di FISIP,” ujar Arief Rahman Hakim, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 sekaligus Ketua Komisi Pengawasan BEM dan Hubungan Eksternal Dewan Mahasiswa (DEMA) FISIP UNS. Namun, Arief menambahkan bahwa saat ini telah dibentuk Forum Komunikasi (Forkom) UKM FISIP UNS. “Ini langkah bagus dari BEM dan DEMA FISIP UNS untuk mengumpulkan semua UKM, namun ada beberapa UKM yang kurang aktif,” ungkapnya. Namun ia menyayangkan tidak terbukanya kepanitiaan Spectrum kepada semua UKM serta kurang matangnya teknis pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, Arief juga menyayangkan masih kurangnya Kementerian POSDM dalam pengembangan mahasiswa. “Saat ini, masih lebih berfokus kepada pengembangan keaparatan internal,” ujar ia sembari membicarakan masalah pengembangan minat dan bakat oleh Kementerian POSDM. Selain itu, diadakan lebih banyak event yang mengembangkan bidang akademik yang bersifat kefisipan.
Mahasiswa FISIP UNS memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Namun, kekompakan antar elemen mahasiswa (Ormawa, UKM, dan HMJ) masih menjadi lubang tersendiri. Hadirnya kementerian POSDM sebagai agen pengembangan minat bakat mahasiswa pada periode kepengurusan BEM FISIP UNS kali ini dapat dikatakan menjadi angin segar. Pelaksanaan Spectrum yang pro kekompakan mahasiswa menjadi bukti niatan baik untuk meningkatkan kesolidan elemen mahasiswa FISIP UNS. Memang di sisi lain masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, namun masih ada hari esok untuk dapat berbenah diri.
0 Comments: